 |
| Foto : Pendopo Kabupaten Grobogan. |
GROBOGAN || Petanesia.com - Membahas Grobogan tidak ada habisnya, salah satu kabupaten di Jawa Tengah ini menyimpan banyak sejarah. Sebelum menjadi wilayah administrasi yang sah, Grobogan ini dikenal selalu bergolak dalam sejarahnya dan selalu ada campur tangan kerajaan dan kolonialisme kala itu.
Munculnya nama Grobogan bermula ketika pusat kerajaan Majapahit diserang oleh pasukan Demak yang dipimpin Sunan Ngudung dan Sunan Kudus. Dalam peperangan tersebut dimenangkan oleh Demak. Kemudian seluruh pusaka Majapahit diambil dan dimasukan ke dalam Grobog.
Kemudian dalam perjalanan menuju Demak, Grobog tersebut tertinggal di wilayah yang saat itu masih hutan.
Istilah Grobog adalah sebuah kotak persegi panjang yang terbut dari kayu, dan digunakan sebagai tempat menyimpan barang.
Kemudian dengan segera Sunan Ngudung mengambil Grobog tersebut, sebagai kenangan lalu Sunan Ngudung memberi nama lokasi tersebut dengan sebutan Grobogan.
Mengutip laman resmi pemerintah Kabupaten Grobogan, sejarah wilayah Grobogan sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram Hindu, dengan pusat pemerintahaannya di Medhang Kamulan yang sekarang dikenal Purwodadi. Keberadaan Kabupaten Grobogan berawal pada hari Senin Kliwon 21 Jumadhilakhir 1650 atau 4 Maret 1726. Sejarah ini diambil dari cerita saat Susuhunan Amangkurat IV mengangkat seorang abdi yang telah berjasa kepadanya. Ng. Wongsodipo, nama abdi itu, kemudian diangkat menjadi bupati Tanah Monconagari yang menjadi taklukan raja yakni Grobogan dengan gelar R.T. Martopuro. Wilayah kekuasaannya meliputi Sela, Teras Karas, Wirosari, Santenan, Grobogan serta beberapa daerah di Sukowati bagian utara Bengawan Solo (babad Kartasura atau Babad Pacina 172-174).
Karena Kertasura masih dalam keadaan kacau, maka pengawasan terhadap daerah Grobogan diserahkan kepada keponakan sekaligus menantunya yang bernama R.T. Suryonagoro (Suwandi).
Sementara untuk R. T. Martopuro sendiri masih tetap di Kartasura. R.T. Suryonagoro diserahi tugas untuk menciptakan struktur pemerintahan kabupaten pangreh praja, seperti adanya bupati, patih, kaliwon, pamewu, mantri, dan seterusnya sampai jabatan bekel di desa-desa.
Penulis : Tatang S
Dilansir dari berbagai sumber